sarkarinaukrirojgar.com, Jakarta – Reformasi Birokrasi (RB) menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan simbol dari visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yaitu, Hal ini berarti menciptakan “birokrasi yang dinamis” dan bukan sekedar urusan administrasi.
Lifestyle sarkarinaukrirojgar.com untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Sabtu 7 September Merujuk siaran pers tahun 2024, RB mengatakan pengentasan kemiskinan; meningkatkan investasi; Belanja pemerintah dan produk dalam negeri akan dilaksanakan dengan fokus pada digitalisasi. Tahun lalu, skor KLHK RB dikabarkan meningkat menjadi kategori A.
“Hal ini merupakan hasil dari reformasi birokrasi ketat yang telah dilakukan selama ini,” ujar Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam video “10 Tahun Keberlanjutan” yang diposting di YouTube KLHK. Jumat 6 September. 2024. Memastikan kelancaran seluruh kegiatan dinilai penting bagi pihaknya.
Hal ini terutama karena mereka mempunyai banyak rencana yang mereka perlukan guna menjamin kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di masa depan. Implementasinya didukung oleh beberapa unit kerja dan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Bambang berkata, Birokrat dikatakan selalu mengikuti hukum yang memperkuat yurisdiksinya dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode RB adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip UUD 1945 dalam segala kegiatan.
Secara khusus, Pasal 28 (h) menyatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 33 Ayat 4 menyatakan bahwa pemerintah harus mewujudkan pembangunan yang sehat dan berkelanjutan.
Mempercepat pelayanan publik bagi dunia usaha dan masyarakat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Melalui ini, pelayanan publik dipercepat dan didasarkan pada “pemerintahan yang baik,” katanya.
“Awalnya KLHK memiliki sekitar 347 aplikasi yang menyederhanakan proses bisnis menjadi satu aplikasi yang mudah diakses. Nilai Indeks SPBE KLHK akan meningkat signifikan pada tahun 2023, (yaitu) 3,62, atau perkiraan terbaik dari kementerian. Mengaktifkan PANRB ( Mekanisme Reformasi Negara dan Birokrasi),” jelas Bambang.
Tahun lalu, KLHK mendapat Penghargaan Pelayanan Penanaman Modal dengan predikat Terbaik II dari Menteri Investasi/Kepala BKPM. Bambang menambahkan, transparansi informasi publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga meningkat setiap tahunnya.
Awalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai “tidak ada informasi”. Namun, setelah upaya ekstensif, kementerian tersebut menjadi badan publik informasi pada tahun 2019 hingga 2023. Terkait evaluasi finansial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan awalnya dinilai “Wajar dengan Pengecualian (WDP)” karena kurangnya kriteria. . Regulasi dan pengelolaan aset.
Namun, dalam tujuh tahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat penilaian “Tidak Memenuhi Syarat (WTP)”. “Beberapa hasil tersebut merupakan contoh nyata reformasi birokrasi yang mengedepankan dua hal,” kata Bambang.
Pertama, Peraturan tersebut terus berusaha menyederhanakan peraturan agar tidak terlalu mubazir dan lebih mudah dipahami. Kemudian tataran birokrasi tidak lagi berbelit-belit dan debirokrasi menjadi efektif dan efisien.
Jakarta, tahun ini oleh Sigit Reliantoro, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Udara dan Kerusakan Lingkungan, dahulu KLHK. bogor depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) disebut lebih baik dari tahun 2023. Ada banyak alasan yang menyebabkan peningkatan ini. ke dia
Salah satunya adalah pengaruh La Nina. Dibandingkan tahun lalu, musim kemarau tahun ini lebih pendek. nyatanya, Meskipun curah hujan pada bulan Juli dan Agustus diperkirakan akan berkurang pada bulan September 2024, Saya berharap Oktober bisa normal kembali, hujannya lebih baik, katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. 21 Agustus 2024.
Sigit mengklaim rencana elektrifikasi kendaraan sudah mulai berlaku. Di sekitar Jabodetabek, semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke mobil listrik. Hal ini dinilai dapat mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan kualitas udara Jabodetabek.
Dan semakin banyak orang yang menggunakan sepeda dan transportasi umum karena sudah lebih terintegrasi dibandingkan sebelumnya. “Masyarakat mulai menyukai angkutan umum, banyak kampanye mobil listrik, dan saya berharap hal itu bisa terus kita promosikan,” imbuhnya.
Di sisi lain, truk atau kendaraan besar lainnya akan diawasi secara ketat karena dianggap berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi di Jakarta. Ada rencana konversi 50 menjadi bahan bakar belerang dari sebelumnya 2.000 yang akan dilaksanakan pemerintah pada 17 Agustus 2024.
Kandungan sulfur pada suatu bahan bakar menentukan nilai oktan yang menunjukkan seberapa baik kualitas bahan bakar tersebut untuk mobil diesel. Semakin rendah kandungan sulfurnya. Semakin ramah lingkungan bahan bakarnya, semakin baik.