sarkarinaukrirojgar.com, JAKARTA – Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, permasalahannya bukan hanya pada pendataan saja, tapi anggarannya.
“Sebenarnya pendataan itu masalah sekunder, masalah utamanya adalah ketika anggaran dipotong, ini masalahnya, anggaran KJMU dikurangi, makanya kami protes di pertemuan Banggar,” kata Ima kepada wartawan, dikutip Jumat (8 ). /3/2024).
Menurut Ima, kendala anggaran menyebabkan jumlah penerimanya turun drastis. Kemudian kuota yang seharusnya 19 ribu dikurangi menjadi 7.900 penerima manfaat.
“Logikanya, yang menemukan KJMU harus menyelesaikannya, tidak perlu mendaftar setiap tahun. Untuk mengikuti KJMU itu ibarat mengatakan bahwa perguruan tinggi tersebut mempunyai anggaran awal yang besar, jika awalnya memenuhi syarat maka harus menyelesaikannya. Ingin datanya dikumpulkan di semester pertama, bukan dipotong di tengah jalan,” ujarnya.
Ima mengaku kerap menyampaikan hal tersebut kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setiyono. Ia menegaskan, pendidikan menjadi salah satu prioritas menyambut Indonesia Emas 2045, sehingga KJMU menjadi program yang menurutnya harus dimaksimalkan mengingat mahalnya biaya masuk perguruan tinggi.
Daripada kontroversi seperti yang terjadi sekarang. “Saya sampaikan kepada Sekda di rapat Banggar, apa yang terjadi di masyarakat kalau diterima karena memang layak dibantu, kenapa dipotong di tengah-tengah seperti itu. Pengurangan ini masalah penting, ” PDI -P- kata politisi.