sarkarinaukrirojgar.com, SERANG – Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp 15 triliun dihabiskan untuk pengembangan lebih lanjut Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN). Angka tersebut meliputi Rp5,89 triliun untuk Otoritas IKN dan Rp9,11 triliun untuk Kementerian PUPR.
“Total IKN 2025 saat ini Rp 15 triliun. “Tapi bisa ditambah atas kebijaksanaan Presiden, tergantung kebutuhan,” kata Thomas dalam acara APBN Media Gathering 2025 di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).
Dengan begitu, besaran Rp15 triliun nantinya bisa diubah, sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan Presiden terpilih Prabowo dengan kabinetnya yang baru akan terbentuk setelah ia dilantik pada Oktober 2024. “Prinsipnya menjamin fleksibilitas ke depan,” katanya.
Thomas menegaskan, pemerintahan Prabowo juga akan fokus mengamankan permodalan dari pihak swasta untuk pengembangan IKN. Diharapkan ketika diterapkan, besaran anggaran APBN yang digunakan untuk IKN meningkat menjadi 20% dan 80%. akan berasal dari investasi swasta.
“Saatnya fokus pada investasi swasta, bagaimana cara masuknya (investasi), itu Pak Prabowo dan PR OIKN, maka pemerintahan Pak Prabowo pasti akan mencari hal-hal yang bisa dilakukan investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. dia menjelaskan. .